Hasil Pemeriksaan BPK Karangasem: Temuan dan Rekomendasi Penting
Hasil Pemeriksaan BPK Karangasem: Temuan dan Rekomendasi Penting
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Karangasem telah menghasilkan temuan dan rekomendasi penting yang perlu segera ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan ini menjadi sorotan utama dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Menurut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Made Suastika, hasil pemeriksaan di Kabupaten Karangasem menunjukkan adanya beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian serius. “Beberapa temuan penting yang kami temukan antara lain terkait pengelolaan keuangan daerah yang masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar I Made Suastika.
Salah satu temuan penting dalam pemeriksaan BPK Karangasem adalah terkait dengan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan anggaran yang perlu segera diantisipasi. “Kami menemukan adanya indikasi penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah,” tambah I Made Suastika.
Untuk itu, BPK memberikan rekomendasi penting kepada pemerintah daerah Karangasem untuk segera melakukan perbaikan dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. “Rekomendasi yang kami berikan kepada pemerintah daerah adalah agar segera melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah guna mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran,” jelas I Made Suastika.
Dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri, menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kami akan segera melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memastikan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik ke depannya,” ujar I Gusti Ayu Mas Sumatri.
Dengan adanya hasil pemeriksaan BPK Karangasem yang menunjukkan temuan dan rekomendasi penting, diharapkan pemerintah daerah segera bertindak dalam melakukan perbaikan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. (Referensi: Kompas.com)