Kabupaten Karangasem merupakan salah satu daerah di Bali yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Namun, dalam pengelolaan anggaran, seringkali terjadi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan penyimpangan anggaran di Kabupaten Karangasem perlu segera dilakukan.

Menurut Bambang Sutopo, seorang pakar ekonomi dari Universitas Udayana, penyimpangan anggaran dapat terjadi akibat kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. “Ketika tidak ada transparansi, peluang untuk terjadinya penyimpangan anggaran akan semakin besar,” ujarnya.

Salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Made Wijaya, seorang aktivis anti-korupsi di Kabupaten Karangasem. Menurutnya, “Pengawasan yang ketat dapat mencegah terjadinya penyimpangan anggaran di daerah kita.”

Selain itu, pelatihan dan sosialisasi mengenai tata kelola keuangan daerah juga perlu ditingkatkan. Hal ini disampaikan oleh Nyoman Susila, seorang pegawai di Dinas Keuangan Kabupaten Karangasem. Menurutnya, “Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai tata kelola keuangan daerah, diharapkan para pegawai dapat lebih memahami pentingnya menjaga keuangan daerah dari penyimpangan.”

Selain menerapkan pengawasan yang ketat dan meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola keuangan daerah, partisipasi masyarakat juga menjadi kunci penting dalam pencegahan penyimpangan anggaran. Menurut Ketut Wardana, seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Karangasem, “Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan seharusnya turut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah agar terhindar dari penyimpangan.”

Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan penyimpangan anggaran di Kabupaten Karangasem, diharapkan pengelolaan anggaran daerah dapat berjalan lebih efisien dan transparan. Sehingga, pembangunan di daerah ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.