Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Karangasem memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan publik di daerah ini. Sebagai lembaga yang independen, BPK Karangasem bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan publik di Kabupaten Karangasem.

Menurut Bambang Purnomo, Koordinator Tim Advokasi dan Advokasi Anggaran dari Indonesia Corruption Watch (ICW), BPK Karangasem memiliki peran yang sangat krusial dalam mengawasi pengelolaan keuangan publik. “BPK Karangasem harus memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik di daerah ini dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi,” ungkap Bambang.

Tugas utama BPK Karangasem adalah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan publik di Kabupaten Karangasem. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana publik yang digunakan oleh pemerintah daerah benar-benar digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, BPK Karangasem harus memiliki integritas yang tinggi. Integritas merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemeriksa keuangan. Tanpa integritas, BPK Karangasem tidak akan mampu melakukan pemeriksaan dengan obyektif dan independen.

Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, integritas merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan publik. “BPK Karangasem harus memiliki integritas yang tinggi agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya oleh masyarakat,” ujar Sri Mulyani.

Dengan menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, BPK Karangasem dapat memberikan kontribusi yang positif dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di Kabupaten Karangasem. Oleh karena itu, penting bagi BPK Karangasem untuk terus meningkatkan kualitas pemeriksaan dan menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya.