Pengawasan keuangan dalam otonomi khusus Karangasem merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi dengan bijak. Dalam konteks ini, tantangan utama yang dihadapi adalah penyelenggaraan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat secara adil dan efektif.
Menurut Bambang Widodo, seorang ahli keuangan daerah, pengawasan keuangan dalam otonomi khusus Karangasem harus dilakukan secara ketat dan terus-menerus. “Kita harus memastikan bahwa setiap pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah Karangasem tercatat dengan jelas dan transparan, sehingga tidak ada ruang untuk penyalahgunaan dana publik,” ujarnya.
Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi partisipatif yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan keuangan, diharapkan akan ada kontrol sosial yang efektif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Indra Pribadi, seorang aktivis masyarakat Karangasem, “Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Masyarakat harus aktif memantau pengelolaan keuangan daerah dan melaporkan setiap potensi penyalahgunaan dana publik.”
Selain itu, penguatan peran lembaga pengawasan keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) daerah juga diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah Karangasem berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. BPK daerah harus memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan daerah dan memberikan rekomendasi yang bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan mereka.
Dengan menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan penguatan lembaga pengawasan keuangan, diharapkan pengawasan keuangan dalam otonomi khusus Karangasem bisa berjalan dengan baik dan efektif. Sehingga dana publik dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Karangasem.